Penerapan Syariat Islam Ancam Kebhinekaan?

Penerapan Syariat Islam Ancam Kebhinekaan?
Penerapan Syariat Islam Ancam Kebhinekaan?
Penerapan Syariat Islam Ancam Kebhinekaan?
Gambar: Ilustrasi
Oleh: N. Vera Khairunnisa

Mediaoposisi.com-Pluralitas dalam sebuah masyarakat merupakan sunnatullah. Tidak bisa dipungkiri, dalam masyarakat terdapat beragam agama, budaya, dan keyakinan. Fakta ini sering dijadikan alasan sebagian pihak yang menolak penerapan syariat Islam dalam berpolitik dan bernegara. Mereka beranggapan bahwa jika syariat Islam diterapkan maka kebhinekaan akan terancam.

Benarkah anggapan itu? Untuk membuktikannya, perlu penelaahan terhadap aturan Islam itu sendiri, dan bagaimana gambaran sejarah Islam ketika aturan Islam diterapkan dalam kehidupan.

Bukti Historis Islam Mengatur Keragaman
Tatkala Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa salam menegakkan Daulah Islam (Negara Islam) di Madinah, masyarakat Islam saat itu tidaklah seragam. Masyarakat Madinah terdiri dari kaum Muslim, Yahudi, dan juga kaum Musyrik. Namun, mereka bisa hidup bersama dalam naungan Daulah Islamiyyah dan di bawah kekuasaan hukum Islam. Keyakinan selain Islam tidak dipaksa masuk ke dalam agama Islam atau diusir dari Madinah. Mereka mendapatkan perlindungan dan hak yang sama seperti kaum Muslim.

Setelah kekuasaan Daulah Islamiyyah meluas di jazirah Arab, Nabi Shalallahu ‘alaihi wa salam
memberikan perlindungan atas jiwa, agama, dan harta penduduk Ailah, Jarba’, Adzrah, Maqna, yang mayoritas penduduknya beragama Kristen. Nabi Shalallahu ‘alaihi wa salam juga memberikan perlindungan, baik harta, jiwa, maupun agama penduduk Khaibar yang mayoritas beragama Yahudi.

Pasca Nabi Muhammad Shalallahu ‘alaihi wa salam wafat, tugas kenegaraan dan pengaturan urusan rakyat dilanjutkan oleh para khalifah. Kekuasaan Islam pun meluas hingga mencakup hampir 2/3 dunia. Kekuasaan Islam membentang mulai dari Jazirah Arab, jazirah Syam, Afrika, Hindia, Balkan, dan Asia Tengah. Akan tetapi pada masa itu, tidak pernah terlontar opini bahwa syariat Islam harus dihapuskan demi menghindari konflik yang akan muncul akibat semakin beragamnya agama, budaya, dan keyakinan.

Justru, penerapan syariat Islam saat itu, berhasil menciptakan keadilan dan rasa aman bagi seluruh warga negara, baik Muslim maupun non Muslim. Dalam bukunya 'Holy War', Karen Amstrong menggambarkan saat-saat penyerahan kunci Baitul Maqdis kepada Umar bin Khathathab kira-kira sebagai berikut,

“Pada tahun 637 M, Umar bin Khaththab memasuki Yerusalem dengan dikawal oleh Uskup Yunani Sofronius. Sang Khalifah minta agar dibawa segera ke Haram al-Syarif, dan di sana ia berlutut berdoa di tempat Nabi Mohammad Shalallahu ‘alaihi wa salam melakukan perjalanan malamnya. Sang uskup memandang Umar penuh dengan ketakutan. Ia berpikir, ini adalah hari penaklukan yang akan dipenuhi oleh kengerian yang pernah diramalkan oleh Nabi Daniel. Pastilah, Umar radhiyallahu ‘anhu adalah sang Anti Kristus yang akan melakukan pembantaian dan menandai datangnya Hari Kiamat. Namun, kekhawatiran Sofronius sama sekali tidak terbukti.” 

Setelah itu, penduduk Palestina hidup damai, tentram, tidak ada permusuhan dan pertikaian, meskipun mereka menganut tiga agama besar yang berbeda: Islam, Kristen, dan Yahudi.

Pada tanggal 13 Rabiul Akhir 1282/5 September 1865, Khalifah memberikan izin dan ongkos kepada 30 keluarga Yunani yang telah berimigrasi ke Rusia namun ingin kembali ke wilayah Khalifah. Sebab, di Rusia, mereka tidak mendapatkan kesejahteraan hidup.

Inilah sebagian contoh sejarah yang menjadi bukti bahwa penerapan syariat Islam dalam sebuah negara tetap melindungi dan membiarkan adanya keragaman dan kebhinekaan.  Tidak ada penghapusan terhadap keragaman, tidak ada pemaksaan atas non muslim untuk masuk Islam, dan tidak ada pengusiran terhadap non muslim dari wilayah kekuasaan Islam. Yang ada, justru jaminan perlindungan dan keadilan diberikan kepada semua pihak, termasuk non-muslim.

Bukti Teoritis bahwa Islam Mengatur Keragaman
Suksesnya syariat Islam mengatur keragaman masyarakat tidak terlepas dari kesempurnaan aturan Islam itu sendiri. Islam menetapkan bahwa syariat Islam tidak hanya berlaku untuk kaum muslim, tapi juga berlaku bagi non-Muslim. Sebab, mukallaf (orang yang dibebani) menjalankan syariat bukan hanya kaum Muslim belaka, akan tetapi seluruh manusia, baik Muslim maupun non-muslim. Hanya saja, Islam telah merinci pelaksanaan syariat Islam oleh non-muslim.

Pelaksanaan syariat Islam oleh non-muslim dirinci berdasarkan dua tinjauan berikut ini. Pertama, pelaksanaan syariat Islam oleh non-muslim berdasarkan inisiatif dan kesadarannya sendiri, tanpa ada paksaan dari Daulah Islam. Contohnya, ada seorang non-muslim atas kehendaknya sendiri ingin mengerjakan sholat, puasa, zakat, dan ibadah lain. Lalu, bagaimana hukum Islam mengatur kasus semacam ini?

Pada dasarnya, jika pelaksanaan syariat tersebut mensyaratkan adanya keislaman dan keimanan terlebih dahulu, maka orang kafir tidak diperkenankan melaksanakan atau mengerjakan syariat-syariat seperti itu. Misalnya, syariat Islam tentang zakat, puasa, haji, sholat, menduduki jabatan hakim dan pemerintahan, dan sebagainya.

Adapun, jika pelaksanaan syariat tersebut tidak mensyaratkan adanya keimanan dan keislaman terlebih dahulu, maka non-muslim tidak dilarang melaksanakan syariat tersebut. Misalnya, berperangnya seorang non-muslim bersama pasukan kaum muslim; kesaksian non-muslim dalam masalah jual beli, dan semua perkara yang tidak mensyaratkan adanya keimanan dan keislaman terlebih dahulu. Oleh karena itu, non-muslim diperbolehkan berkecimpung dalam bidang kedokteran, industri, pertanian, perkebunan, dan lain sebagainya.

Kedua, pemberlakuan dan penerapan syariat Islam atas non-muslim oleh negara. Pertama, jika pelaksanaan hukum syariat tersebut hanya dikhususkan bagi kaum muslim, karena ada syarat keimanan dan keislaman di dalamnya. Selain itu, adanya ketetapan dari Rasulullah Shallahu ‘alaihi wa salam bahwa mereka (non-muslim) tidak dipaksa untuk melaksanakan syariat-syariat tersebut. Maka, pada beberapa kondisi semacam ini, hukum syariat tersebut tidak akan dibebankan atau diberlakukan kepada mereka (non-muslim).

Dan, Khalifah tidak boleh memberi sanksi kepada mereka, jika mereka tidak melaksanakan syariat-syariat tersebut. Misalnya hukum yang menyangkut masalah makanan dan minuman. Mereka diberikan kebebasan untuk makan dan minum apa saja, tidak harus yang dihalalkan menurut Islam.

Namun, jika ada hukum-hukum yang pelaksanaannya tidak mensyaratkan adanya keimanan dan keislaman terlebih dahulu, maka hukum-hukum itu akan diberlakukan dan diterapkan kepada non-muslim. Misalnya, hukum-hukum yang menyangkut masalah muamalah, pidana, dan sebagainya. Oleh karena itu, jika non-muslim melakukan pencurian, maka ia akan dikenai hukuman potong tangan. Begitu juga, jika ada non-muslim melakukan perzinaan maka ia akan dikenai had, zina, dan sebagainya.

Imam Bukhari menuturkan sebuah riwayat, bahwasanya Nabi Shalallahu ‘alaihi wa salam pernah dilaporkan atas kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang Yahudi terhadap seorang budak perempuan. Ketika orang Yahudi itu mengakui perbuatannya, Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa salam pun memvonis hukuman mati (qishash) atas orang Yahudi tersebut.

Imam Muslim juga meriwayatkan sebuah hadits, bahwasanya Nabi Shalallahu ‘alaihi wa salam pernah merajam seorang laki-laki dari suku Aslam, dan seorang laki-laki dari orang Yahudi dan wanitanya. Begitu pula, hukum-hukum Islam yang berhubungan dengan muamalat, pidana, pemerintahan, dan sebagainya, semuanya juga diberlakukan kepada non-muslim tanpa pengecualiaan.

Inilah ketentuan pokok yang berhubungan dengan pelaksanaan syariat Islam oleh non-muslim.
Kenyataan ini menunjukkan kepada kita, bahwa tidak ada penyeragaman dan pemaksaan atas
orang-orang kafir, dalam hal ibadah, keyakinan, dan lain sebagainya; sesuai dengan ketentuan di atas.

Bukti pengakuan Islam akan keragaman juga terdapat dalam Al-Quran yang berbunyi:

يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ
“Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, dan Kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertaqwa di sisi Allah.“ [al-Hujurat:13].

لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ()وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ
“Tiap umat mempunyai cara peribadatan sendiri, janganlah kiranya mereka membantahmu dalam hal ini. Ajaklah mereka ke jalan Rabbmu. Engkau berada di atas jalan yang benar.”Kalau mereka membantahmu juga, katakanlah, Allah tahu apa yang kalian kerjakan.” [al-Hajj:67-68].

Ayat-ayat di atas menunjukkan, bahwa Islam mengakui dan mengakomodasi adanya pluralitas agama, kebudayaan, dan pemikiran. Islam tidak menafikan adanya keragaman agama, budaya, dan pemikiran yang ada di tengah-tengah masyarakat Islam.

Setelah mengkaji bukti historis dan bukti teoritis seperti itu, maka anggapan bahwa penerapan syariat Islam akan mengancam kebhinekaan merupakan tuduhan semata. Pernyataan tersebut, dibuat untuk menghalangi upaya penerapan syariat Islam. Padahal, sangat berbahaya jika masyarakat yang beragam ini tidak diatur oleh syariat Islam. Sebab, bisa memberi peluang untuk menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Misalnya saja, perilaku LGBT dan aliran sesat yang selalu dibiarkan dengan dalih keragaman.

Islam memandang pluralitas sebagai sebuah realitas. Sama halnya ketika Allah menciptakan dua jenis kelamin yakni laki-laki dan perempuan. Ini merupakan realitas. Masing-masing antara laki-laki dan perempuan, memiliki aturan tersendiri yang sudah ditetapkan syariat. Begitu pula keragaman di dalam masyarakat, sudah diatur oleh Islam. Bukan untuk diskriminasi, namun demi terwujudnya Islam rahmatan lil'alamin. [MO/ms]


Advertisement